Fraksi PKS DPR Kota Banda Aceh berharap jangan sampai ada satu orang pun keuchik di kota Banda Aceh yang terjerat persoalan hukum gara-gara dana desa, sebagaimana yang telah terjadi didaerah lain diluar kota Banda Aceh. Oleh sebab itu Fraksi PKS DPRK Banda Aceh kembali mengingatkan kepada Pemko Banda Aceh dan para keuchik agar mengelola dana tersebut secara professional dan transparan.
“Apalagi saat ini pengelolaan dana desa mendapat sorotan dari banyak pihak, khususnya penegak hukum,” ujar Zulfikar saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi PKS Banda Aceh terhadap LKPJ walikota tahun anggaran 2016 di ruang paripurna DPRK Banda Aceh, Selasa (29/08).
Zulfikar berharap, realisasi dana desa tahun 2018 jangan sampai terlambat. Pihaknya juga menyambut baik upaya walikota yang telah menyurati seluruh geuchik guna mempercepat proses pengusulan anggaran gampong.
Disamping itu, Zulfikar meminta agar pengamprahan dana desa tahap II tahun 2017 agar prosesnya dapat dipercepat, khususnya bagi gampong-gampong yang telah menyelesaikan laporan.
Sementara itu Walikota Banda Aceh Aminullah Usman mengakui dalam setiap pertemuan dengan para keuchik selalu mengingatkan agar jangan ada yang man-main dengan dana desa. Dana tersebut harus diperuntukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Jangan main-main, karena itu sudah menjadi pantauan nasional, dan itu ada intruksi dari pusat agar penggunaan dana ini dipantau agar tidak terjadi penyimpangan, dan kita terus membina para Keuchik agar penggunaan dana desa sesuai aturan,”lanjutnya.
Aminullah mengakui agar tidak timbul permasalahan seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemko Banda Aceh sudah menyurati para keuchik agar segera menyusun dokumen perencanaan anggaran dan pendapatan dan belanja gampong tahun 2018.(sumber)
0 Komentar untuk "DPRK Ingatkan Jangan Sampai Ada Keuchik di Banda Aceh Terjerat Dana Desa"