Lhokseumawe - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe menegaskan sikap mereka terhadap gerakan yang menolerir tindakan seksual menyimpang. Lesbian, gay, biseksual dan transgender adalah tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam.
“Haram hukumnya,” kata Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe, Tgk Asnawi, kemarin.
Sebelumnya, dalam muzakarah ulama, dikeluarkan fakta mengharamkan segala aktivitas menyimpang yang kini dikenal dengan akronim LGBT. Karenanya, MPU tidak akan mengeluarkan rekomendasi izin kegiatan yang mengampanyekan gerakan itu di Aceh.
Asnawi juga berharap Pemerintah Kota Lhokseumawe, melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah bertindak untuk menghadang eksistensi mereka di Aceh. Mereka, kata Asnawi, dapat berpegang pada fatwa dan hasil muzakarah ulama untuk bertindak.
“Walau belum diatur dalam hukum positif, seperti dalam qanun, minimal memberikan peringatan kepada pelaku dan pemilik tempat yang menggelar kegiatan LGBT,” kata Asnawi.
Asnawi menyebutkan, laporan yang disampaikan warga kepada WH tentang kegiatan peragaan pakaian LGBT di sebuah kafe di Lhokseumawe harusnya tidak dianggap sebagai bentuk toleransi. Warga, kata Asnawi, masih menghargai aparat penegak hukum untuk menindak hal itu, alih-alih bertindak sendiri.
Karenanya, aparat penegak hukum harus bekerja serius untuk memastikan hal-hal yang melanggar norma syariat Islam tak terselenggara di Aceh. “Jangan diabaikan, jika nanti ada aksi anarkisme, kita sendiri yang merugi,” kata Asnawi.
Beberapa waktu lalu, dua pemuda gay di Aceh dijatuhi hukuman 85 kali cambuk di depan umum. Mereka adalah pasangan gay pertama yang dicambuk setelah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Syariah. Asnawi juga berharap pemerintah kota menyosialisasikan kegiatan-kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan di Lhokseumawe. Termasuk mengingatkan para pemilik tempat usaha untuk tidak mengakomodir kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam.(sumber)
0 Komentar untuk "LGBT Tidak Ada Tempat Di Aceh"