Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berpendapat siapapun boleh menonton film Pengkhianatan G30S/PKI tanpa harus ada paksaan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan kegiatan tersebut sudah terlaksana dan tak ada yang merasa dipaksa."Sudah terlaksana kok. Saya tanya ada yang dipaksa nggak, nggak ada? Tidak ada yang memaksakan," kata Gatot usai acara pertemuan dengan para purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).
Gatot menambahkan, terkait pemutaran film tersebut di internal TNI adalah keputusannya agar para prajurit menonton. Menurutnya, hal itu tetap dilakukan karena Presiden Joko Widodo tidak melarang.
"Kalau prajurit saya itu urusan saya. Ya memang harus dipaksa. Menhan tidak punya kewenangan terhadap saya. Kendali saya hanya dari Presiden garisnya. Saya katakan tidak bisa mempengaruhi saya kecuali presiden. Itu prajurit saya kok," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Menhan Ryamizard Ryacudu tidak melarang siapa pun menonton film G30S/PKI. film tersebut sebenarnya sarat pelajaran bagi masyarakat Indonesia. Dengan begitu, menurutnya, siapa pun boleh menonton film G30S/PKI tanpa ada paksaan.
Dia mengatakan pemutaran itu dilakukan karena sejak 2008 sejarah G30S/PKI sudah tak dimasukkan dalam pelajaran. Gatot mengatakan pemutaran tersebut dilakukan untuk mewaspadai terulangnya peristiwa kelam tersebut.
"Sejarah kan cenderung berulang. Kalau berulang kan kasihan bangsa ini. Saya mengajak dan mengingatkan agar jangan sampai peristiwa ini terulang kembali. Orang mempersepsikan lainnya ya silakan saja. Haknya beda-beda kok nggak masalah. Saya tidak akan menanggapi itu. Yang penting saya kerjakan," ujarnya.
"Asal film itu sesuai dengan kenyataan nggak apa-apa, itu pelajaran bagi kita semua. Tapi ya yang nonton siapa aja. Siapa yang mau nonton, tonton aja, nggak usah dipaksa-paksa," kata Ryamizard saat ditemui seusai rapat koordinasi khusus di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/9).
(sumber)
0 Komentar untuk "Soal Nobar G30S/PKI, Panglima TNI: Menhan Tak Berwenang atas Saya"