-->

Tajuk

Penduduk Miskin Aceh Bertambah, Inilah Penyebabnya !


Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah 11,7 ribu orang pada September 2022. Pemerintah Aceh menyebutkan, inflasi menjadi dalang meningkatnya jumlah warga miskin di Serambi Mekah.

"Meningkatnya angka kemiskinan dari 14,64 persen pada Maret 2022 menjadi 14,75% pada September 2022 disebabkan inflasi lebih tinggi sebesar 3,62% terutama makanan dan minuman, tembakau 7,93% dan inflasi transportasi 21,0%," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Rabu 18 Januari 2023.


Menurutnya, penyebab lainnya adalah garis kemiskinan meningkat 6,57% lebih tinggi dari peningkatan rata-rata pengeluaran Per Kapita Penduduk (3,57%). Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi juga lebih rendah dari Triwulan I sebesar 3,24%. Sektor pertanian juga mengalami kontraksi (4,19) dan produksi padi September 2022 hanya 52,46 ribu ton, lebih rendah dari Maret 2022 sebesar 207,71 ribu ton.

"Garis kemiskinan Aceh September 2022 juga meningkat menjadi Rp 617.293 per kapita per bulan dari sebelumnya September 2021 sebesar Rp 552 939," jelasnya.

Dia menyebutkan, angka kemiskinan di Aceh pada 2019 yakni 15,01 persen dan mengalami kenaikan pada 2020 menjadi 15,43 persen disebabkan pandemi COVID-19. Angka itu naik lagi pada 2021 menjadi 15,53 persen dan turun menjadi 14,64 persen pada 2022.

"Sedangkan target penurunan dalam RPA 2023-2026 pada tahun 2023 adalah sebesar 15,53%," jelasnya.

Baca juga:
7 WNA Ditangkap di Lokasi Tambang Emas Ilegal di Aceh Masih Berstatus Saksi
Pemerintah Aceh, katanya sudah menyiapkan sejumlah program untuk menanggulangi kemiskinan di Aceh. Pemerintah juga disebut telah membangun sekitar 8 ribu rumah untuk warga kurang mampu pada 2022.

"Salah satu program prioritas kita pada UMKM," ujar MTA.

Sebelumnya, BPS Aceh mencatat jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah 11,7 ribu orang pada September 2022. Penambahan penduduk miskin itu membuat Tanah Rencong masih bertahan sebagai provinsi termiskin di Sumatera.

Berdasarkan data dirilis BPS Aceh, persentase penduduk miskin di Serambi Mekah pada September lalu adalah 14,74 persen. Angka ini meningkat dibanding Maret 2022 yang jumlahnya 14,64 persen.

"Pada bulan September 2022, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 818,47 ribu orang (14,75 persen), mengalami kenaikan sebesar 11,7 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2022 yang jumlahnya 806,82 ribu orang (14,64 persen)," kata Statistisi Ahli Madya BPS Aceh Dadan Supriadi dalam akun YouTube BPS Aceh seperti dilihat detikSumut, Selasa (17/1).(detik)

23 Pelaku Usaha Terima Program Kemitraan PT Angkasa Pura II

Peristiwa.co, Banda Aceh - PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda sepanjang tahun 2022 telah membina sebanyak 23 Mitra Binaan diantaranya merupakan pelaku usaha kecil dan menengah.

Mitra binaan tersebut mendapatkan penyaluran bantuan Program Kemitraan Tahap I dan Tahap II. Tahap I telah disalurkan di bulan Maret 2022 dan Tahap II pada hari ini Selasa 28 Juni 2022.

Executive General Manager, PT Angkasa Pura II, Granito H. Hindrawan menyatakan bahwa penyaluran Program Kemitraan tersebut bertujuan agar para pengusaha kecil dapat tumbuh berkembang dan mandiri sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

" Kita berharap program kemitraan ini dapat memberikan stimulus agar para pelaku usaha kecil bisa tumbuh dan berkembang hingga mandiri, " harapnya. 

Ia juga menyampaikan bahwa penyaluran program kemitraan tahap II ini senilai 425 Juta diberikan pada sektor perdagangan dan industri mitra binaan, diantaranya masing-masing 70 Juta di kecamatan Blang Bintang, 150 Juta di Kuta Baro, 15 Juta di Krueng Barona Jaya, 90 Juta di Ingin Jaya dan 100 Juta di Kota Banda Aceh. 

" Kami ikut bertanggungjawab atas keadaan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Besar harapan kami dengan adanya program ini dapat memajukan kondisi masyarakat dan terlebih lagi di masa new normal ini, pandemi yang melanda Indonesia segera berakhir, " kata Granito. 

Pada semester I tahun 2022, PT. Angkasa Pura II Kantor cabang Bandara Sultan Iskandar Muda telah menyalurkan Rp. 830 Juta untuk mitra binaan sebagai pinjaman lunak. 

Syamsuddin, seorang pelaku usaha mitra Angkasa Pura II di Kecamatan Krueng Barona Jaya mengatakan bahwa PKBL (Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan) ini telah memberikan sumbangsih dalam meningkatkan omset dan pengembangan usaha perdagangan maupun industri. " Kami berterimakasih atas hadirnya program ini yang sangat bermanfaat bagi kami pelaku usaha dalam meningkatkan omset dan pengembangan usaha, " kata Syamsuddin.

Pelaksanaan PKBL pada PT. Angkasa Pura II (Persero) dimulai sejak tahun 1991 yang dahulu unit yang melaksanakannya bernama PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi), Keputusan dan Peraturan Kementrian BUMN selaku pemegang saham BUMN merupakan dasar hukum dari pelaksanaan PKBL.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN mewajibkan Perum dan Persero melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Terakhir Nomor: PER 05/MBU/04/2021 tanggal 08 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Atas dasar ini PT. Angkasa Pura II (Persero) membentuk unit khusus melaksanakan program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yaitu unit Community Development dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi perusahaan secara keseluruhan.

PKBL meliputi 2 program didalamnya, yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Wapres Ma’ruf Amin Sampaikan Terima Kasih kepada Gubernur Nova dan Jajaran Pemerintah Aceh

 


Banda Aceh – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Aceh, Nova Iriansyah beserta seluruh jajaran Pemerintah Aceh, atas sambutan hangat dan suksesnya saat kunjungan kerja yang berlangsung pada 13 dan 14 April lalu.

Hal itu disampaikan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu melalui surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B -109/KSN/SWP/KK.01.01/04/2022 yang ditandatangani Kepala Sekretariat Wapres R.I.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Muhammad Iswanto, juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak pelaksana setempat yang telah mengupayakan dan mendukung jalannya kegiatan Kunker Wapres R.l, sehingga dapat berlangsung dengan lancar, aman dan tertib.

Iswanto menilai, semua pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan baik, apabila tidak ada kekompakan dari dukungan seluruh jajaran lintas sektor. “Terima kasih kepada seluruh pihak sudah membantu menyukseskan kegiatan tersebut sehingga berjalan sesuai yang diharapkan,” kata Iswanto, Selasa 10 Mei 2022.

Sebagaimana diketahui kedatangan RI 2 beserta istri Hj. Wury Ma’ruf Amin ke Aceh yaitu untuk membuka Pekan Tilawatil Qur’an Ke-52 Radio Republik Indonesia (RRI) Tingkat Nasional di Takengon dan melaksanakan Shalat tarawih di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Selain itu, pada kunjungan kerjanya, ia juga menyempatkan menyerahkan secara langsung bantuan Wakil Presiden di Lampeuneurut Aceh Besar.


Pemerintah Dukung Program Pembangunan Basis Data Tunggal KUMKM di Aceh

Banda Aceh – Pemerintah Aceh mendukung penuh upaya percepatan program Pembangunan Basis Data Tunggal koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) yang telah dicanangkan pemerintah pusat sesuai dengan amanat UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, Helvizar Ibrahim, dalam keterangannya di Banda Aceh, Selasa 26 April 2022.

Pada April hingga September tahun ini, pemerintah pusat akan melakukan sosialisasi kegiatan pendataan tahun 2022 kepada dinas yang membidangi KUMKM dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. “Berdasarkan sosialisasi dan koordinasi data awal, Provinsi Aceh mendapatkan target pendataan sebanyak 236.000 KUMKM,” kata Helvizar.

Untuk menindak lanjuti Program Pendataan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, telah melakukan koordinasi dengan stakeholder serta dengan 7 Dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/Kota terpilih yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Tenggara.

Dinas Koperasi dan UKM Aceh kata Helvizar, telah menyusun draft Tim Pokja Provinsi dan draft Tim Pokja Kabupaten/Kota serta mengajukan usulan penetapannya. Pada tahapan selanjutnya, Dinas Koperasi dan UKM Aceh akan pelaksanaan Training of Trainer (TOT) Pendataan lengkap daerah, menetapkan petugas Enumerator daerah dan pelaksanaan Bimbingan teknis (Bimtek) bagi Enumerator.

“Adapun yang menjadi target pendataan adalah Koperasi dan UMKM yang menetap dari semua sektor kecuali sektor pertanian dikarenakan BPS akan melakukan sensus pertanian tahun 2023 Pendataan Lengkap KUMKM nantinya akan dilaksanakan pada kurun waktu 3 tahun,” kata Helvizar.

Adapun sumber pendanaan dari pembangunan Basis Data Tunggal KUMKM adalah Dana Dekonsentrasi sebagaimana telah dijelaskan secara_ terperinci pada Permenkop Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM.

Selain sebagai amanat UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, landasan lain dari program Pembangunan Basis Data Tunggal KUMKM, adalah PP. No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal 55 yang Mengamanatkan Basis Data Tunggal UMKM dikoordinasi oleh Kementerian serta Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai Panduan Tata Kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu.



Ini Sebaran Kouta Haji untuk Setiap Daerah dan Ketentuannya

Wapres Serahkan Bansos Untuk Warga Banda Aceh dan Aceh Besar Dapat Bantuan BLT

 

Banda Aceh – Wakil Presiden (Wapres) RI, K.H. Ma’ruf Amin yang didampingi Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menyerahkan bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial RI yang diperuntukkan bagi warga Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Penyerahan bantuan itu berlangsung di Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) “Darussa’adah” Aceh milik Kemensos RI di Jalan Soekarno Hatta, Aceh Besar, Kamis 14 April 2022.

Bantuan tersebut antara lain terdiri dari BLT minyak goreng, bantuan pangan non tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH) dan bantuan asistensi rehabilitasi sosial (Atensi). Bantuan itu diserahkan langsung Wapres kepada 50 penerima sebagai tanda dimulainya penyerahan bantuan. Selanjutnya penyaluran akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten Aceh Besar.

Dalam penjelasan singkatnya Wapres menyebut, penyerahan bantuan itu merupakan bagian dari agenda kunjungan kerjanya selama di Aceh. Sehari sebelumnya, kata Wapres dirinya juga melakukan hal yang sama saat berada di Takengon. “Di sana juga menyerahkan bantuan seperti yang di sini, yaitu BLT minyak goreng, PKH, kemudian kepada disabilitas, sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap kelompok rentan,” kata Wapres.

Wapres tiba di lokasi itu bersama Istri Hj Wuri Ma’ruf Amin pada pukul 08 pagi. Di sana wapres disambut oleh Gubernur Aceh dan istri serta Kapolda Aceh yang juga didampingi sang istri. Selain itu juga hadir Bupati Aceh Besar Mawardi Ali dan Wakil Walikota Banda Aceh Zainal Arifin.

Seremonial penyerahan bantuan itu berlangsung singkat, yaitu hanya berlangsung 15 menit sebelum kemudian Wapres dan rombongan bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda untuk terbang meninggalkan Aceh. Gubernur Aceh beserta Kapolda turut mengantar Wapres hingga ke bandara.

Masyarakat Aceh Terima Bansos BLT Minyak Goreng hingga PKH Senilai Rp480 Miliar dari Wapres

Back To Top