-->

Tajuk

Loading...
Home » Penelusuran Teknologi
Saingi Indonesia, Thailand Kini Punya Kapal LPD Terbesar di Asia Tenggara

Saingi Indonesia, Thailand Kini Punya Kapal LPD Terbesar di Asia Tenggara

Jakarta - Kapal perang terbaru Thailand baru saja dirilis dari galangan kapal Hudong Zhonghua Shipbuilding, Shanghai, China. Kapal perang berjenis LPD (Landing Platform Dock) itu memiliki ukuran yang cukup besar, bahkan lebih besar dari kapal LPD Indonesia, KRI Makassar.

Dikutip dari situs Naval News, Thailand menandatangani kontrak dengan China untuk pengadaan kapal Landing Platform Dock tipe 071E pada 9 September 2019 lalu. Kapal perang jenis angkut ini berharga sekitar 200 juta USD atau setara Rp 2,85 triliun. Setelah dua tahun pembangunan, kapal ini pun dirilis.

Sebagai informasi, Angkatan Laut China (PLAN) saat ini memiliki enam kapal kelas 071 yang ditugaskan di armadanya, dengan dua lagi dalam perjalanan. Semua kapal itu dibangun di galangan kapal Hudong Zhonghua yang sama. Thailand menjadi pelanggan ekspor pertama dari kapal jenis tersebut.

Menilik sejarahnya, awalnya kapal tipe 071 ini dikembangkan setelah terjadinya krisis Selat Taiwan pada 1996. Kapal tipe 071 punya panjang 210 meter dan lebar 28 meter, dengan bobot mencapai 20.000 ton. Kapal ini mampu membawa 800 marinir (1 batalion) dan sekitar 20 kendaraan amfibi.

Di Asia Tenggara sendiri ada beberapa negara yang mengoperasikan kapal LPD, seperti Indonesia, Singapura, dan Filipina. Kapal LPD Singapura, Endurance Class, memiliki panjang 140,1 meter dan bobot mencapai 7.200 ton.

Sementara Indonesia memiliki cukup banyak kapal LPD. TNI AL tercatat sudah mengoperasikan 4 kapal LPD yang dua di antaranya dibuat di galangan PT PAL di Surabaya. Indonesia bisa membuat kapal LPD berkat kerja sama dan kesepakatan ToT (Transfer of Technology) dengan Korea Selatan (Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering).

Secara teknis, kapal LPD Indonesia (KRI Makassar, KRI Surabaya, KRI Banjarmasin, dan KRI Banda Aceh) memiliki panjang sekitar 125 meter dengan bobot sekitar 7.400 ton. Kapal ini mampu mengangkut 35 kendaraan seperti truk angkut personel, tank tempur ringan, dan kendaraan taktis lainnya. Selain itu kapal ini dapat mengakomodasi dan menerjunkan 507 prajurit dengan perlengkapan tempur, dan 126 kru kapal.

Selain memproduksi untuk kebutuhan TNI AL, PT PAL juga mengekspor kapal LPD ini ke Filipina. Dua kapal LPD yang diekspor ke Filipina diberi nama SSV (Strategic Sealift Vessel).

Sekarang Polri Pakai Tesla Model 3 Sebagai Mobil Dinas

Sekarang Polri Pakai Tesla Model 3 Sebagai Mobil Dinas

Pemerintah telah mendorong masyarakat untuk mulai beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Sebagai inisiasi, beberapa instansi telah memakai mobil listrik, diantaranya Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai permulaan, Polri menggunakan sebuah Tesla Model 3 sebagai kendaraan dinasnya.

Unit ini ialah pinjaman dari Prestige Motorcars selaku distributor Tesla di Indonesia. Upaya ini untuk mendukung agenda pemerintah dalam percepatan kendaraan bermotor listrik. Di sisi lain, Prestige Motorcars juga ingin lebih memperkenalkan Tesla di jajaran kepolisian RI. 

“Kami dari Prestige Motorcars siap memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah dan IMI. Oleh sebab itu, unit Tesla Model 3 sudah kami siapkan untuk memperkenalkan Tesla di jajaran kepolisian RI.” Jelas Rudy Salim, CEO Prestige Motorcars melalui keterangan resminya.

Acara penyerahan diadakan pada hari Kamis, 25 Februari 2021 Jam 14:00 WIB di Lapangan NTMC Korlantas Polri. Serah terima kendaraan Tesla diberikan langsung kepada Irjen. Pol. Drs. Istiono, M.H dari Korlantas Polri, dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) diwakili oleh Rifat Sungkar (wakil ketua IMI), Effendy Gunawan (bendahara IMI), dan CEO Prestige Motorcars Rudy Salim.

Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bila IMI juga memiliki agenda mempercepat penggunaan kendaraan bermotor berbasis baterai. IMI bertujuan mendukung program pemerintah melalui kendaraan tanpa emisi.

"IMI akan selalu mendukung program pemerintah. Semoga dengan adanya acara ini dapat meningkatkan keinginan masyarakat terhadap mobil listrik yang ramah lingkungan tanpa gas emisi,” tambah Syamsul Bahri selaku dewan pengawas IMI.(autofun)

Gubernur Aceh Resmikan Peluncuran Aplikasi Bank Aceh Syariah


Banda Aceh- Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meluncurkan secara resmi aplikasi mobile banking Bank Aceh Syariah yang diberi nama Action (Aceh Transaksi Online), di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa, (10/11/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Nova mengapresiasi terobosan yang diberikan Bank Aceh Syariah guna memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. Ia mengatakan, digitalisasi merupakan hal yang tidak dapat dielak pada era saat ini. Pola kehidupan manusia berubah menjadi serba cepat, mudah dan instan. Untuk semua sektor industri, termasuk industri perbankan harus beradaptasi dengan kondisi zaman.

“Terlebih di tengah situasi pandemi yang memaksa kita menjaga jarak interaksi fisik, sejalan dengan itu maka sangat relevan kita mulai masuk ke dalam dunia digital,”kata Nova.

Nova berharap, melalui aplikasi tersebut nasabah dapat memanfaatkan jasa perbankan dengan mudah, tanpa dibatasi oleh waktu, jarak, maupun tempat. Nasabah tidak perlu bertransaksi langsung ke bank, cukup melalui smartphone di tangan masing-masing.

“Gubernur sebagai pemegang saham pengendali, sebagai Kepala Pemerintah Aceh tentu memiliki komitmen kuat untuk mendukung berbagai upaya guna meningkatkan pengelolaan dan memperkuat peranan Bank Aceh Syariah dalam memberikan kontribusinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”kata Nova.

“Tidak ada kata berhenti untuk memberi pelayanan terbaik, ke depan Bank Aceh Syariah akan memiliki saingan yang lebih kuat, oleh karenanya motivasi, semangat, keinginan untuk maju harus selalu berada di dada dan fikiran seluruh keluarga besar Bank Aceh,”kata Nova.

Nova mengatakan, Bank Aceh Syariah semakin mengokohkan posisinya sebagai bank pelopor konversi di Indonesia dengan berbagai fitur unggulan sesuai prinsip syariah. Ia berharap bank milik daerah itu terus tampil sebagai simbol bagi kemajuan sistem perbankan syariah di Indonesia.

Untuk itu, Nova mengajak pelaku dunia usaha dan masyarakat Aceh untuk memanfaatkan produk layanan Bank Aceh agar bank tersebut dapat terus memberikan kontribusi secara maksimal dalam memajukan ekonomi Aceh.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman, mengatakan, Bank Aceh Syariah terus melakukan berbagai pembenahan dalam memberi pelayanan bagi nasabah. Peluncuran layanan digital banking itu, kata dia, adalah bagian dari terobosan Bank Aceh dalam memberi kemudahan layanan bagi nasabah, agar dapat bertransaksi dimanapun dan kapanpun.

Haizir menjelaskan, pembentukan mobile banking Bank Aceh telah melalui tahapan dan perjalanan yang panjang. Dimulai dari pengembangan sistim aplikasi hingga peluncuran pada hari ini.

“Dalam pengembangan mobile banking ini kita membangun kerjasama dengan berbagai pihak,”kata Haizir.

Sebelum aplikasi tersebut diluncurkan, kata Haizir, pihaknya telah melakukan berbagai tahapan ujicoba baik secara internal maupun eksternal. Ujicoba ketahanan juga sudah dilakukan, sehingga upaya pembobolan sistem aplikasi tidak dapat ditembus oleh hacker.

“Pada tanggal 10 Oktober 2020 lalu kita melakukan soft launching, aplikasi ini dimanfaatkan oleh internal Bank Aceh untuk dilakukan ujicoba dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa kendala,”ucap Haizir.

Haizir menyebutkan, sampai hari ini jumlah download aplikasi tersebut sudah mencapai 12.130 download. Jumlah transaksi harian paling tinggi mencapai 4 miliar lebih. “Ini lah baru sebulan kita luncurkan antusias masyarakat sangat tinggi.”

Ikut hadir mendampingi Gubernur dalam acara tersebut, Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, Amirullah, dan Kepala Biro Humas dan Protokol, Muhammad Iswanto.

Pengunjung dan petugas adu mulut, kartu elektronik tidak bisa digunakan di Pelabuhan Ulee Lheue

Pengunjung dan petugas adu mulut, kartu elektronik tidak bisa digunakan di Pelabuhan Ulee Lheue

Pengunjung dan petugas adu mulut, kartu elektronik tidak bisa digunakan di Pelabuhan Ulee Lheue
foto ilustrasi : ist


Banda Aceh (ANTARA) - Pengunjung dan petugas pos pintu masuk Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh sempat adu mulut karena kartu elektronik untuk pembayaran masuk pelabuhan nontunai tidak bisa digunakan.

Insiden tersebut terjadi di pintu masuk Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, Sabtu, sekitar pukul 09.00.

Kejadian berawal ketika pengunjung hendak masuk Pelabuhan Ulee Lheue.  Saat di pintu, pengunjung tersebut mengeluarkan kartu elektronik untuk pembayaran nontunai.

Belum sempat menempelkan kartu tersebut, petugas wanita di pos itu mengatakan kartu tidak bisa digunakan karena sensornya tidak terbaca. Petugas meminta pengunjung membayar menggunakan uang tunai.

Seorang pengunjung lainnya bersepeda motor protes karena tidak bisa menggunakan kartu elektronik. Nada bicaranya sempat meninggi.

"Katanya masuk Pelabuhan Ulee Lheue pakai kartu elektronik untuk bayar masuk. Buktinya, setelah kami beli pakai kartu elektronik, tapi tidak bisa digunakan," ketus pengunjung pelabuhan tersebut.

Adu mulut petugas pos dengan pengunjung tersebut sempat terjadi beberapa saat. Imbas kejadian tersebut menyebabkan antrean panjang sepeda motor di pintu masuk pelabuhan penyeberangan antarpulau tersebut.

"Kalau seperti ini, untuk apa suruh-suruh beli kartu elektronik. Kalau pakai kartu elektronik harus siaplah. Jangan setelah pakai, tidak berguna," ucap pengendara sepeda motor lainnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota
Banda Aceh mengembar-gemborkan penggunaan kartu elektronik untuk pembayaran masuk Pelabuhan Ulee Lheue dengan dalih memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Kepala Dinas Perhubungan Banda Aceh Muzakkir Tuloet mengatakan transaksi masuk Pelabuhan Ulee Lheue sudah berlaku nontunai, menggunakan kartu elektronik.

"Sekarang ini, pembayaran masuk Pelabuhan Ulee Lheue dengan transaksi nontunai menggunakan transaksi  kartu elektronik. Kalau belum ada kartunya, kita jual di palabuhan," kata Muzakir Tuloet.(sumber: antara aceh)

Nasir Djamil Minta Pemerintah Aceh Tunda Beli Pesawat

Jakarta - Anggota DPR RI asal Aceh M Nasir Djamil mengharapkan agar program pembangunan di Aceh harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan mendapat persetujuan dari lembaga legislatif setempat.

Hal itu disampaikannya menyusul pro dan kontra  pembelian empat unit pesawat oleh Pemerintah Aceh. Jika pembelian pesawat itu masih menuai polemik dan dikuatirkan berpotensi memunculkan potensi korupsi, politisi asal PKS itu meminta agar rencana pembelian pesawat ditunda.

Penundaan itu dimaksud untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah Aceh untuk menjelaskan skema pemanfaatan dan dampaknya terhadap pariwisata dan  pertumbuhan ekonomi Aceh.

"Jika tidak ada  skema ekonomi yang detail, sulit diyakini bahwa kehadiran pesawat itu akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan dunia pariwisata Aceh.

Karena itu Nasir Djamil meminta agar rencana pembelian pesawat ditunda dan dijadwal ulang pengadaannya.

Agar lebih dipercaya, saya menyarankan kepada Plt Gubernur Aceh untuk mengundang semua pemangku kepentingan yang terkait sektor ekonomi dan pariwisata.

"Dalam pertemuan itu kita minta Pak Nova sampaikan secara trasnparan hitung-hitungan yang menguntungkan Aceh secara  ekonomis dan menunjang wisata kita jika pesawat itu kita miliki. Jangan sampai pembelian pesawat itu lebih didominasi  karena ada pemburu rente yang ingin mendapat keuntungan pribadi dan kelompoknya", ujar Nasir Djamil.
Back To Top